Sejarah, Ideologi Islam dan Kuasa

Perseteruan pada pilpres 2019 sebetulnya hanya puncak gunung es dari pergulatan bathin dan pertarungan idelogi yang panjang antar golongan Islam di Indonesia. Proses Islamisasi di Indonesia, tidak pernah berangkat dewasa. Sebab, satu sisi, diwarnai kesibukan-kesibukan simbolik, dan di sisi lain, disertai oleh pertarungan kekuasaan dan ekonomi. Untuk membincang hal itu, pertama-tama kita mesti berangkat dari Jawa. Sebab Jawa adalah ‘koenjti’ dalam fabrikasi wacana keagamaan maupun politik di Indonesia.

Kita memerlukan upaya kilas balik sejarah untuk meneropong apa yang tengah terjadi hari-hari ini, khusunya pasca pilpres 2019. Keterbelahan ummat Islam dalam pilpres 2019 hanyalah sesuatu yang tampak di permukaan (visible).  Kita mesti melangkah go beyond pilpres. Yakni menelusuri apa yang tak tampak (invisible), yang mengendap dalam  alam pikir dan suasana batin dari berbagai golongan Islam Indonesia.

Konon, Islam tiba di Jawa, lalu “meladeni” kebudayaan Jawa yang dipenuhi kosmos simbol-simbol. Itulah mengapa kemudian “Islam (di) Jawa” kental dengan tradisi, simbol-simbol dan ritual. Upaya ini bisa dipandang sebagai proses Islamisasi yang kreatif dalam upaya “manunggaling” Islam dan Jawa. Lalu psikologi iman kaum muslim  bergumul dengan simbol-simbol dan ritual dalam balutan nilai luhur Jawa dan Islam itu sendiri.

Al-kisah, generasi terakhir Walisongo tak mampu melerai konflik yang terjadi antara Sultan Hadiwidaya versus Aryo Penangsang. Oleh sebab itu, pangeran Benowo terpaksa memilih menyingkir dari kekisruhan pertarungan kuasa itu. Menjaga jarak dari segala hitam-putihnya pertarungan di jantung kekuasaan. Ia lebih memilih fokus pada kerja-kerja pengabdian moral kepada masyarakat.

Pangeran Benowo lantas menciptakan “negara-nya” sendiri, yakni pesantren. Cak Nun dalam pengantarnya di buku “ICMI dan Perjuangan Menuju Kelas Menengah Indonesia”karya Robert W. Hefner, mengatakan: bahwa pesantren yang didirikan Pangeran Benowo itulah kelak yang menjadi cikal-bakal ribuan pesantren yang kini tersebar di Ardi Jawi (tanah Jawa) (Cak Nun, dalam Hefner,1995: ).

Arus zaman dan perubahan sosial kemudian memunculkan “institusi benowo” yang lebih modern, seperti Muhammadiyah, NU, dan Persis. Meski gerakan-gerakan ‘bonowisme’ ini tumbuh di negeri yang sama, tapi mengambil spirit dan idelogi gerakan dari sumber yang berbeda. Hal ini terjadi karena adanya kontak yang lebih luas dengan negeri-negeri Muslim di Timur Tengah. Juga karena berkembangnya industri percetakan yang mempermudah akses-akses terhadap beragam khazanah keislaman.

Proses penyerapan referensi keislaman yang beragam ini, lalu memunculkan friksi internal ummat Islam. Friksi itu hari-hari ini lebih populer kita sebut dengan Islam modernis dan Islam tradisionalis. Belakangan kita juga mengenal istilah-istilah turunan lainnya seperti konservatif, moderat, fundamentalis, dan radikal. Namun secara umum, ummat Islam Indonesia terpecah ke dalam dua kelompok besar itu, dan tersebar di beberapa ormas-ormas kecil lainnya di luar NU dan Muhammadiyah. Seperti  NW, PERTI, Jam’iyah Al-Wasliyah, Wahdah Islamiyah, DDII, MTA, dan ormas-ormas Islam transnasional lainnya.

Friksi antara Islam modernis dan Islam tradisionalis kadang-kadang terjebak pada baku stigma yang bersifat teologis. Sebagai misal, seperti yang direkam oleh Greg Feally dalam “Ijitihad Politik Ulama’”, bahwa kelompok Islam modernis menuduh Islam tradisionalis “musyrik”, sedangkan kelompok Islam tradisionalis menuduh Islam modernis “kafir” (Greg Feally, 2003: 31).

Menurut penulis, sebetulnya perselisihan Islam modernis versus Islam tradisionalis hanya sebuah residu polemik hubungan antara Islam dan kebudayaan. Kelompok modernis dengan dalil “pemurnian” hendak memberi garis demarkasi yang tegas atas ketegangan nilai budaya versus nilai agama, lalu produknya adalah tajdid/pembaharuan. Sedangkan kaum tradisionalis, melakukan upaya sintesis kreatif antara nilai budaya dan agama, produknya adalah “Islam-ngajawi”— atau meminjam Istilah Gus Dur—pribumisasi Islam.

Wujud paling kontemporer dari distingsi Islam modernis dan Islam tradisionalis adalah tagline: Islam Berkemajuan dan Islam Nusantara. Dua jargon ini muncul—meminjam bahasa Najib Burhani– dalam upaya merespon fenomena globalisasi, baik Arabisasi maupun Westernisasi.  Namun demikian, menurut penulis, diksi kedua jargon itu justru semakin mengkristalkan identitas masing-masing.

Jargon “Islam berkemajuan” menyiratkan makna bahwa ummat Islam selalu melangkah dan menyongsong gerak zaman ke masa depan, sedangkan jargon “Islam Nusantara” menegaskan bahwa menghadapi gerak zaman kekinian dan masa depan, tanpa harus memutuskan pertaliannya dengan masa lalu (al-muhafazau al-alqodimi al-shalil wa al-akhzu bi-aljadidi al-ashlah). Cak Nur pernah melempar satu guyonan tentang hal ini, ia mengatakan; Muhammadiyah (modernis) punya perpustakaan, tapi tidak punya buku, sedangkan NU (tradisionalis) punya banyak buku, tapi tidak punya perpustakaan” (Majalah Panji Masyarakat).

Pasca kemerdekaan Indonesia, dalam satu ikatan negara bangsa (nation state), benowo-benowo modern ini (NU, Muhammadiyah, dll) tidak mungkin melepas diri sepenuhnya dari segala tetek bengek politik. Sebab konsep tentang “nation”atau “al-wathan” telah mengikat warga-warganya secara psikologis dalam sebuah bangsa—meminjam istilah Ben Anderson: imagined community.

Bangsa Indonesia yang sedang bertumbuh, kemudian menciptakan perangkat kekuasaan, yakni partai politik. Kehadiran partai politik membentuk kelompok masyarakat baru dalam ketegori sosiologi politik, yakni golongan nasionalis. Merespon keberadaan kelompok nasionalis ini, benowo-benowo modern (ormas Islam) kembali tersedot ke jantung kekuasaan, yakni melalui Partai Masyumi. Ormas-ormas Islam (modernis maupun tradisionalis) berhimpun di Mayumi dalam upaya kanalisasi aspirasi politik ummat Islam.

Apa lacur, ketegangan kelompok modernis dan tradisionalis ternyata berlanjut di dalam Masyumi. Greg Feally menceritakan detil-detil perseteruan itu dengan sangat lengkap di dalam bukunya “Ijtihad Politik Ulama’”. Akibatnya NU keluar dari Masyumi dan menjadi partai NU. Partai NU kemudian diisi oleh kyai-kyai Tanah Jawa. Sedangkan Masyumi pasca ditinggal NU, dimotori oleh intelektual-intelektual Muhammadiyah, baik yang dari Yogya maupun Sumatera Barat (seperti  Muhammad Natsir dan HAMKA), dan beberapa tokoh Islam tradisionalis non-Jawa, misalnya di Lombok ada Tuan Guru Zainuddin, Pendiri Nahdatul Wathan (Kakeknya TGB Zainul Majdi) .

Baca juga:  Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi: Latar Belakang dan Ideologinya dalam Beragama

Masyumi cukup populer di daerah modernis Islam seperti Sumatra Barat, Jakarta, dan Aceh. Juga di daerah-daerah luar Jawa, seperti Kalimantan, NTB, dan Sulawesi. Namun sayangnya, pada tahun 1960, partai Masyumi dibubarkan oleh Sukarno karena diduga mendukung pemberontakan PRRI.

Pilpres 2019 dan Dinamika Masyarakat Muslim Pasca Reformasi

Koalisi NU  (melalui PKB dan PPP) dengan PDIP pada pilpres 2019 mengingatkan kita pada kisah koalisi partai NU dengan PNI di masa lalu. Dalam koalisi politik tentu selalu  dimotivasi kepentingan kuasa. Namun demikian, koalisi ini juga dipersolid oleh kesamaan budaya antar elit-elit NU dan PNI yang didominasi orang-orang Jawa saat itu (Greg Feally, 2003: 149). Koalisi NU-PNI juga menjadi lokus bertemunya basis Santri (Jawa Timur) dan Abangan (Jawa Tengah). Kemudian sejak pasca reformasi, kaum abangan (pengikut setia PNI di masa lalu) terkonsolidasi semua ke PDIP. Jadi tak heran  pada pilpres 2019 Jokowi koalisi NU dan PDIP menang telak di Jawa tengah (basis PDIP) dan Jawa Timur (basis Santri NU), kecuali di Madura.

Lalu bagaimana kita melihat peta keterbelahan ummat Islam pada pilpres 2019? Apakah polanya masih mirip dengan keterbelahan NU-Masyumi di masa lalu? tentu tidak sesderhana itu. Sebab ada banyak faktor yang mesti dikalkulasi ulang untuk menelaah segala kerumitan yang terjadi hari-hari ini. Tetapi jika boleh melakukan penyederhanaan, maka kita akan bisa menduga-duga apa yang sedang “terjadi” (menggunakan tanda petik).

Tanpa menafikan faktor-faktor material-kuasa, pilpres 2019 sepertinya memang  medan pertarungan ideologi antar kelompok Islam. Sebagian kelompok seperti FPI,  Alumni 212, eks HTI dan sejumlah muslim modernis-konservatif lainnya menghendaki “NKRI Syari’ah”. Sedangkan di seberang lain, kehadiran Ma’ruf Amin yang didukung kalangan NU, merupakan kelompok yang paling vocal membela Pancasila dan terbuka menerima pluralitas.

Lebih jauh, NU sejak era kepemimpinan Gus Dur telah berhadap-hadapan dengan FPI dan Habib Rizeq Shihab. Kemudian NU juga menjadi Ormas Islam yang punya peran siginifikan dalam pembubaran HTI. FPI dan eks-HTI sekarang ini berada di kubu 02.     Dalam sebuah video yang sempat viral, pertemuan para alim ulama’ dan kiyai pendukung Paslon capres/cawapres 01, seorang tokoh berpidato bahwa “jika Jokowi-Ma’ruf Amin kalah, maka amaliyah NU, Aswaja akan lenyap. Tak ada lagi tahlilan, hari santri dan sholawatan di Istana”.

Sejak sebelum pilpres pertarungan wacana keagamaan sebetulnya sudah mulai memanas. Beberapa peristiwa kontroversial yang memicunya seperti:

Pertama: ngaji Al-Qur’an langgam Jawa dalam peringatan Isra’ Mi’raj di Istana Negara. Bagi warga NU hal itu boleh-boleh saja, sebab itu merupakan wujud pertalian budaya (Jawa) dan agama Islam. Namun bagi sebagian kalangan muslim lainnya, terutama respon dari barisan Islam modernis, eks HTI dan sebagian Islam non-Jawa, hal itu dinggap tidak wajar. Hala ini sebetulnya wilayah polemik kebudayaan yang terserat ke wilayah teologis.

Kedua,  peristiwa rombongan jam’ah haji asal Jawa yang menggunakan blangkon ketika di Makah di masjidil haram. Peristiwa ini sempat heboh dan viral di media sosial.

Ketiga, peristiwa menyanyikan lagu Ya Lal Wathan ketika sa’i. Aksi menyanyikan lagu Ya lal Wathanini sebetulnya merupakan respon terhadap maraknya provokasi foto-foto tagar ganti Presiden yang dilakukan oleh kalangan muslim tertentu di Makkah.

Faktor lain yang menjadi pemicu kontroversi gagasan Islam Nusantara  muncul dalam  dua hal:  Pertama, Jokowi ‘dianggap’ menjadikan Isam Nusantara ala NU sebagai official Islam-nyaNegara. Kedua, dominasi simbol dan budaya Jawa dalam diskursus Islam Nusantara. Sehingga muncul penolakan dari sebagian Islam non-Jawa, misalnya seperti  muslim di pulau Sumatera yang memiliki identitas Islam Melayu.

Di seberang lain, sebagian warga Muhammadiyah mendukung Prabowo. Beberapa tokoh Muhammadiyah menjadi bagian inti dalam BPN Prabowo, seperti Amin Rais dan anak-anaknya, Zulkifli Hasan (PAN), Dahnil Azhar, dan lain-lain. Secara institusional, Muhammadiyah menyatakan netral dalam pilpres 2019. Namun, sikap resmi elit struktural Muhammadiyah ini harus difahami sebagai bentuk “subjective distance”demi menjaga keadaban ruang publik di tengah polarisasi ummat.  Tetapi Muhammadiyah tentu saja tidak anti politik. Maka sikap elit dan warganya adalah dua hal yang berlainan.

Terlepas dari semua itu, apapun hasil pilpres 2019 berdasarkan penghitungan resmi KPU, Muhammadiyah dan NU sebagai dua kekuatan civil society terbesar di negeri ini akan selalu menjadi mitra uta ma negara dalam penyelenggaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, kedua ormas ini akan selalu berada dalam pusaran arus tawar-menawar kekuasan dengan rezim, baik dalam kontur politik praktis (low politcs), maupun politik kebangsaan (high politics).

Politik Kelas Menengah Muslim dan Lingkungan Budaya Digital

Pilpres 2019 tidak bisa dilepaskan dari pertumbuhan dan keterlibatan kelompok muslim kelas menengah baru perkotaan. Gairah keberagamaan mereka semakin subur seiring dengan maraknya para penceramah virtual. Sejumlah artis ibu kota yang dikomandoi Tengku Wisnu dan Arie Untung, misalnya, sangat karib dengan penceramah virtual seperti UAS dan UAH. Kegemaran mereka pada  simbol-simbol dan jargon agama kemudian memengaruhi selera politik mereka. Apalagi dua panutan utama mereka UAS dan UAH menyatakan dukungannya kepada Prabowo. Akibatnya para artis ini  menjadi barisan pendukung militan Prabowo.

Kaum muslim perkotaan memiliki mobilitas cukup tinggi, sehingga mereka tak memiliki waktu luang yang cukup untuk memperdalam agama seperti halnya kaum muslim pedesaan. Oleh karenanya, upaya  peningkatan wawasan keagamaan dan spiritualitas diakses melalui teknologi, terutama media baru. Gejala ini oleh sebagaian ilmuan disebut ‘santrinisasi’, atau belakangan populer istilah santri post-islamisme. Bersamaan dengan gaya hidup kaum perkotaan, gairah bergama kelas menegah muslim kota menumbuhkan gejala ‘komodifikasi Islam’ semisal acarahalalfestdan hijrahfest. Bagi Ariel Heryanto, istilah komodifikasi Islam kurang tepat untuk menggambarkan fenomena tersebut. Baginya, gejala kesalehan kaum muslim urban yang dipadukan dengan gaya hidup modern lebih tepat disebut sebagai ‘ketakwaan post-islamisme’ (Ariel Heryanto, 2015: 65)

Baca juga:  Kemauan adalah Tiang Kebahagiaan

Gairah keagamaan muslim perkotaan itu kemudian menemukan momentumnya pada pilpres 2014 dan pilkada DKI Jakrta 2016.  Narasi-narasi tentang kepemimpinan ideal seperti harus muslim yang saleh, pro-ummat Islam, dekat dengan ulama dan para habaib menyedot perhatian mereka. Akibatnya mereka cenderung memilih pemimpin yang “dianggap” mewakili kriteria ideal-Islami. Kelompok ini cenderung memilih prabowo ketimbang Jokowi. Sebab jokowi sejak maju di Pilkada DKI Jakarta telah diisukan sebagai keturunan non-muslim, keturunan PKI, bahkan keturunan Cina.

Lalu pilkada DKI Jakarta semakin menguatkan gejala itu. Kali ini Ahok menjadi sasaran tembak. Sebagai warga negara yang memiliki identitas minoritas ganda, yakni tionghoa dan Kristen, Ahok mendapat stigma yang lebih massif. Aksi penentangan terhadap Ahok bahkan telah dimulai oleh FPI ketika Ahok menjadi gubernur DKI menggantikan Jokowi yang lolos sebagai Presiden RI pada pemilu 2014. Puncak sikap anti pati itu terjadi ketika Ahok terpeleset mengomentari ayat Al-qur’an tentang tidak bolehnya pemimpin non-Muslim. Kasus ini kemudian berkembang menjadi dugaan penistaan agama. Sejak saat itu demo berjilid-jilid dilakukan oleh ummat Islam terhadap Ahok. Belakangan aksi ini populer disebut gerakan bela Islam 212.

Fenomena ini kemudian, oleh banyak kalangan, disebut sebagai kebangkitan ‘populisme Islam’. Misalnya Yanwar Pribadi, mendefiniskan populisme sebagai serangkaian wacana politik dan strategi yang bertujuan untuk memecah sistem kelembagaan dengan mempolarisasi masyarakat menjadi dua kubu yang bermusuhan (De la Torre 2018: 11); dia lebih lanjut menjelaskan, bahwa dalam konteks Islam di Indonesia, kedua kubu tersebut dapat direpresentasikan sebagai kelompok tradisionalis-moderat dan modernis-konservatif.

Tapi apakah tepat fenomena 212 disebut sebagai “populisme Islam”? penulis agaknya masih belum sepakat dengan terma tersebut. Sebab secara historis-ontologis,  Populisme bermula di Amerika melalui Farmer’s Alliance (Aliansi Petani) dan People’s Party (Partai Rakyat), lalu di Russia melalui gerakan Narodniki yang dimobilisasi oleh kalangan intelektual berkerjasama dengan petani dan komune pedesaan. Gerakan-gerakan populisme awal  dekat dengan petani, sehingga agenda utamanya adalah soal-soal agraria, revolusi reaksioner dan advokasi kelompok “terbelakang” (kelompok adat) di tengah arus modernisasi.

Dalam kaitan itu, menurut penulis,  aksi berjilid-jilid  gerakan 212  tidak pas disebut ‘populisme Islam’. Sebab isu utamanya adalah perihal agama. Militansi gelombang massa 212 tumbuh karena isu pemimpin non-muslim dan kasus penistaan Al-Qur’an. Dua isu utama ini yang kemudian merangsang psikologi umat Islam untuk menghadapi common enemy. Sebab al-Qur’an sebagai kitab suci merupakan bahasa sakral bersama, layaknya idiogram yang mencipta solidaritas massa Islam tersebut.

Bagi penulis, pengkategorian gerakan 212 sebagai ‘populisme Islam’, tak memenuhi nature-ontologis dari gerakan populisme. Sebab pemaknaan sementara ilmuan politik itu, mengabaikan aspek paling fundamental dari gerakan itu, yakni gerakan rakyat melawan elit. Di situlah problem epistemologis pemaknaan populisme Islam itu muncul. Sebab  apa yang disebut  ‘populisme Islam’ di Indonesia adalah “gerakan kerumunan” yang muncul dari agitasi dan retorika elit agama, bukan atas dasar kehendak dan kesadaran murni massa-rakyat lintas kelas.

Sementara orang juga berpendapat bahwa gejala denial terhadap hasil quick count pilpres 2019 muncul akibat menguatnya fenomana “populisme Islam”, terutama pada kalangan kaum muslim urban. Menurut penulis, sepertinya tidak sesederhana itu, sebab militansi pendukung paslon 02 dalam menolak hasil quick count juga marak terjadi di daerah, sampai ke pedesaan-pedesaan.

Faktor lain yang mesti dipertimbangkan dalam kasus denial ini adalah efektifnya politik media sosial (cyber politics). Pendukung paslon 02 sangat aktif memainkan strategi kembar di media sosial, yakni politics of hopedan politics of hoax.Narasi politics of hopeini berisi informasi bahwa hanya Prabowo-lah yang sanggup memperbaiki dan menyelamatkan  negeri ini. Dalam beberapa debat dan kampanye terbuka Prabowo selalu memainkan narasi bahwa ibu pertiwi diperkosa, anggaran negara bocor ke tangan asing, dan pemerintah lebih mementingkan tenaga kerja China ketimbang pribumi. Maka, ketika Prabowo berkuasa dia akan membereskan semua masalah tersebut. Sedangkan politics of hoaxberisi narasi-narasi tentang citra negatif Jokowi, seperti Jokowi anti ummat Islam,  tukang kriminalisasi ulama’, pro LGBT,  pro komunis dan seterusnya.

Pendukung militan paslon 02 benar-benar menjadikan media sosial sebagai jurnalisme alternatif (citizen jurnalism) dalam kampanye digital. Dalam perspektif Atton dan Hamilton (2008), jurnalisme alternatif dapat dimaknai sebagai ‘journalism of politics and empowerment’. Jurnalisme ini digerakkan untuk memproduksi informasi-informasi sosial politik dan ekonomi yang tidak dimuat oleh media-media mainstream. Diseminasi informasi ini bergerak cepat melalui ‘komunikasi horizontal’ antar warganet, khususnya antar kelompok-kelompok yang merasa dimarginalisasi  dan diopresi oleh rezim (baca: petahana). Gejala ini menujukkan bahwa pendukung paslon 02 telah menggunakan media sosial sebagai “the politics of reportage”(Brodin, 2011).

Akhirnya, segala kerumitan dan jalin kelindan persoalan-persoalan yang disebut di atas terakumulasi menjadi sikap terbelahnya ummat Islam dalam merespon hasil Pilpres 2019. Sikap-sikap denial juga muncul dari kompleksitas pertautan idelogi, kepentingan politik elit, ketidakberesan penyeleggaraan pemilu di sebagian tempat, fabrikasi hoaks dan kebencian yang massif. Oleh karenanya, elit-elit bangsa ini harus segera bertemu untuk mendamaikan situasi keterbelahan ini. Demi masa depan dan keutuhan NKRI yang sama-sama kita cintai ini.

 

Komentar