Paling tidak, di dua penghujung tahun Masehi terakhir, akun sosial media resmi Sumatera Thawalib Parabek merilis pandangan berbau fatwa. Fatwa tersebut menghimbau civitas akademika Sumatera Thawalib Parabek untuk tidak ikut mengucapkan selamat atau meramaikan pergantian tahun.

Sebagai basis legitimasi, fatwa tersebut mengutip hadis yang sudah sangat populer, man tasyabbaha biqawm fahuwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia tergolong kepada kaum tersebut.

Ada banyak hal yang menjadi perbincangan publik Indonesia dalam sudut pandang keagamaan, baik yang bersifat reguler maupun kasuistik. Yang reguler, umpamanya, persoalan mengenai hukum perayaan tahun baru Masehi dan menyampaikan selamat Natal bagi umat Kristen di penghujung Desember, terkait hukum Maulid Nabi, konsepsi tentang tauhid asmāʾ wa shifat atau tauhid trilogi, dan sebagainya.

Yang kasuistik, umpamanya, persoalan milkul yamīn dan hermeneutika mengiringi keributan disertasi di UIN Sunan Kalijaga beberapa bulan yang lalu, tentang status kenajisan/tidak kencing kucing atau kencing onta yang sempat heboh di tahun lalu, atau, yang berbau politis, tentang Islam Nusantara atau hukum memilih pemimpin non-Muslim dalam konteks pilkada Jakarta lalu. 

Menariknya, dari sederet kasus-kasus semacam ini, tidak pernah ditemukan akun sosial media resmi Sumatera Thawalib Parabek merilis sebuah pendapat keagamaan atau fatwa. Hanya di perihal tahun baru saja lah pandangan itu muncul. Mengapa? 

Kita bisa berspekulasi. Sumatera Thawalib Parabek, sebagai sebuah lembaga pendidikan, menilai bahwa dari sederet kasus-kasus di atas, hanya persoalan tahun baru saja lah yang secara langsung berkaitan dengan para siswa. Akan ada banyak santri asrama, umpamanya, yang akan cabut keluar asrama untuk melihat suasana keramaian tahun baru di Bukittinggi. Atau, akan banyak santri-santri luar asrama yang tergoda hal serupa.

Sementara itu, persoalan-persoalan lainnya sebagaimana disebut di atas tidak memiliki keterkaitan langsung dengan aktifitas para siswa. Masuk akal jika perhatian Thawalib Parabek lebih besar kepada persoalan tahun baru daripada persoalan lainnya. Pertimbangan ini masuk akal dan bisa diterima.

Akan tetapi, agaknya, pihak pengelola Sumatera Thawalib Parabek perlu lebih menyeriusi hal ini. Dalam contoh spesifik fatwa tahun baru ini, apakah ia dikeluarkan setelah melewati koordinasi dengan para guru atau syuyūkh al-madrasah? Dalam kata lain, apakah fatwa ini keluar setelah ada kajian yang layak, atau hanya sekedar mengikuti arus istidlāl populer yang beredar di luar? 

Baca juga:  Hidayat al-Shibyan: Seberapa Banyak Kita Mengenal Syaikh Ibrahim Musa?

Saya mencurigai bahwa fatwa ini belum melewati proses yang semestinya tersebut. Agaknya, ini adalah inisiatif admin akun resmi lembaga semata. Keraguan ini muncul lantaran terlihat ketidak-konsistenan dalam hal ini. Setelah memasang gambar yang melarang pihak-pihak terkait untuk mengucapkan, meramaikan, atau merayakan malam pergantian tahun, akun Instagram resmi Madrasah justru mengunggah gambar #2019bestnine. Bukankah ini sebuah wujud meramaikan pergantian tahun ala sosial media.

Memang ini tidak melibatkan kembang api atau hal-hal hedonistik lainnya, akan tetapi, secara prinsip, ini termasuk kepada kategori ‘meramaikan’ pergantian tahun baru di ruang maya, yang dilarang dalam unggahan sebelumnya. Artinya, akun Instagram resmi ini telah melanggar apa yang ia fatwakan sendiri.

Kasus ini memang sederhana, tetapi agaknya, kita perlu memikirkannya secara lebih serius. Mengapa demikian? 

Pertama, pandangan yang disampaikan lewat akun sosial media resmi lembaga akan dianggap sebagai pandangan resmi lembaga. Maka, apakah fatwa pelarangan meramaikan tahun baru ini adalah pandangan resmi Sumatera Thawalib Parabek?

Tentu, sangat mungkin pandangan tersebut adalah commonopini publik di dalam lingkaran Sumatera Thawalib Parabek saat ini, dalam artian, memang sebagian besar guru di Sumatera Thawalib Parabek memang berpandangan serupa.

Akan tetapi, common opini publik tidak sepadan dengan pandangan resmi lembaga. Untuk menjadi pandangan resmi lembaga, diperlukan pertemuan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membahas hal terkait untuk kemudian secara resmi menyampaikan press rilisnya.

Sebagai pandangan resmi lembaga, maka fatwa yang disampaikan di akun resmi lembaga akan menjadi rujukan masyarakat. Artinya, tentu saja tidak boleh gegabah dalam menyampaikan fatwa. Bukankah di ijazah kelulusan Thawalib atau Kulliyat Diyanah dulu dituliskan sebuah hadis, yang lebih kurang menyatakan, yang tergesa berfatwa, tergesa ke neraka?

Di samping itu, sebagai pandangan resmi lembaga, fatwa yang disampaikan dalam akun resmi Madrasah akan menjadi perhatian dari anak siak lainnya di Sumatera Barat atau para santri dan pelajar agama lainnya secara umum di Indonesia.

Baca juga:  Sekat

Sengaja atau tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, disampaikan atau disimpan sendiri, akan ada orang yang mengevaluasi pandangan keagamaan yang disampaikan oleh akun resmi lembaga. Sekali lagi, tentu saja Sumatera Thawalib parabek tidak mau—dan tidak boleh—gegabah dalam hal ini.

Kedua, masyarakat butuh hal-hal semacam ini. Dalam fatwa tahun baru ini, cakupan dari fatwa hanya dibatasi ke lingkaran civitas akademika Sumatera Thawalib Parabek. Akan tetapi, dengan menampilkannya di akun sosial media, maka gaungnya akan melampai lingkaran itu.

Paling tidak, pandangan keagamaan yang disampaikan oleh akun resmi Sumatera Thawalib Parabek akan menjadi rujukan bagi para orang tua santri, karena mereka butuh bimbingan keagamaan terkait hal-hal semacam ini.

Ketiga, ini merupakan salah satu tanggung jawab Sumatera Thawalib Parabek. Thawalib Parabek bukanlah sekolah. Ia adalah pesantren, yang bertransformasi dari surau. Surau, bukanlah sekolah, yang hanya bertanggung jawab terbatas kepada ‘civitas akademika’-nya. Tanggung jawabnya juga kepada umat.

Maka, Sumatera Thawalib Parabek tidak boleh ‘pelit’ dalam menyampaikan persoalan keagamaannya. Jika pihak internal merasa perlu mengeluarkan pandangan resmi terkait menyampaikan selamat tahun baru, mengapa tidak mengeluarkan hal serupa terkait kasus-kasus lainnya.

Dari itu, sangat tepat jika pihak pondok menindak-lanjuti persoalan pandangan keagamaan resmi lembaga ini secara lebih serius. Mungkin, dengan membentuk sebuah badan tertentu yang berisi pentolan-pentolan intelektual di Madrasah, yang mengadakan diskusi rutin untuk membahas secara mendalam dan serius persoalan-persoalan keagamaan yang relevan seperti Bahsul Masa’il atau Majelis Tarjih, dan membukukan serta merilis fatwanya ke publik. Jadi, setiap fatwa nantinya akan ada penomoran, tanggal, dan tanda tangan otorisasi. 

Metodenya bisa mengikuti fatwa tahun baru yang ini, yaitu dengan grafik; memang sudah zamannya. Tapi tentu saja perlu dilengkapi secara lebih serius dengan seperangkat argumen dan alur istidlal-nya. 

Bukankah dulu Syaikh Ibrahim Musa juga menyampaikan fatwa-fatwa beliau di majalah al-Munir? Bukanlah majalah Al-Bayan, yang bukunya baru saja diselebrasikan bulan lalu, juga berisi jawaban atas persoalan keagamaan yang menjadi pertanyaan masyarakat? Maka, sudah sangat tepat jika akun sosial media resmi lembaga melanjutkan tradisi itu.

Komentar